Lubang Jarum Upaya Pengujian dan Penundaan UU Cipta Kerja

Telaah - Kewenangan KPK Dibatasi Revisi UU KPK

Berbagai elemen masyarakat mengupayakan pembatalan UU Cipta Kerja atau omnibus law. Ada sejumlah opsi yang digulirkan, yaitu melalui uji legislasi (legislative review), uji materil dan uji formil, serta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Terbaru, PP Muhammadiyah berharap pelaksanaan UU ini dapat ditunda demi menciptakan suasana yang tenang dan adanya kemungkinan perbaikan.

Penundaan ini dinilai wajar lantaran sebelumnya pernah ada UU yang ditunda pelaksanaannya karena masalah kesiapan hingga penolakan masyarakat. “Terhadap masukan tersebut, Presiden akan mengkaji dengan seksama, ” kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti usai bertemu Presiden Joko Widodo, Rabu (21/10).

Bagaimanapun, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, Mantan Walikota Solo itu tidak akan mengkaji penundaan atau revisi UU Cipta Kerja. Pernyataan Jokowi pada Muhammadiyah dianggapnya sebatas basa-basi.

“Menurut saya, Presiden cuma merespons secara normatif saja. Tidak ada makna sama sekali. Ibarat kalau orang bertamu, tidak mungkin langsung disuruh pulang, ” kata Bivitri saat dihubungi Katadata, …

Selengkapnya : Lubang Jarum Upaya Pengujian dan Penundaan UU Cipta Kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *