Indonesia Belum Siap Proses Omnibus Law yang Terlalu Gemuk

CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa

Polemik omnibus law Undang-undang Cipta Kerja masih terus bergulir usai disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Oktober lalu. Salah satu poin yang dianggap bermasalah dan terus diprotes sejumlah kalangan adalah persoalan lingkungan.

Dalam omnibus law, Komisi Penilai Amdal berganti menjadi tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk Lembaga Uji Kelayakan oleh pemerintah pusat. Selain itu ada izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan sebagai syarat memperoleh izin usaha.

Pakar hukum sekaligus Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa yang biasa dipanggil Ota, mengatakan beberapa perubahan dalam aturan sapu jagat dapat mereduksi partisipasi masyarakat dalam Amdal.

“Padahal, peran serta masyarakat secara luas diperlukan sebagai upaya mengawasi public decision making. ” kata Ota saat wawancara dengan Ameidyo Daud dan Sherly Karina dari Katadata.co.id, Jumat (23/10).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *