Twitter Bakal Cabut Hak Spesial Trump Mulai Januari 2021

Setelah sebelumnya mengalami kekalahan dari Joe Biden dalam pertarungan di pilpres AS 2020, kini kabarnya Donald Trump terancam tak lagi memperoleh hak spesial dari Twitter terhitung Januari 2021.

Baca Juga: Joe Biden Menang Pilpres AS 2020, Apa Efeknya di Teknologi?

Dilansir dari The Verge, pihak Twitter mengonfirmasi bahwa akun @realDonaldTrump akan dikenakan peraturan yang sama seperti yang dikenakan pada pengguna Twitter lainnya, termasuk pelarangan atas postingan berbau kekerasan dan informasi palsu seputar voting maupun pandemi COVID-19. 

Sebagaimana dilansir dari The Guardian, Senin (9/11), Trump menerima perlindungan khusus dari Twitter sebagai “newsworthy individual” atau individu yang layak diberitakan seperti halnya pejabat-pejabat dunia lainnya selama ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. 

Kebijakan Twitter mengenai kelayakan berita ini dirumuskan pada tahun 2019, berdasarkan peraturan yang telah diterapkan secara tidak resmi selama beberapa waktu. Tujuannya adalah melindungi orang-orang tertentu dari penangguhan atau pemblokiran akun jika melanggar aturan. Orang-orang yang dimaksud dalam kebijakan  tersebut seperti pejabat terpilih dengan lebih dari 250 ribu follower.

Hal itulah yang menyebabkan cuitan-cuitan (tweet) Trump yang kontroversial tidak dihapus oleh Twitter, tetapi hanya dibatasi atau diberikan peringatan. Kebijakan ini pula yang menyebabkan sekitar 12 tweet Trump yang ditulisnya selama sepekan terakhir mengenai pesta demokrasi di negaranya dan isinya cukup meresahkan itu tidak dihapus Twitter.

“Pendekatan Twitter terhadap para pemimpin dunia, kandidat dan pejabat publik berdasarkan pada prinsip bahwa orang-orang harus dapat memilih untuk melihat apa yang dikatakan pemimpin mereka dengan konteks yang jelas,” demikian penjelasan juru bicara Twitter kepada The Guardian.

Baca Juga: Tencent Susun Strategi, PUBG Siap Kembali ke India

“Ini berarti, kami akan memberikan peringatan dan label, serta membatasi engagement pada twit-twit tertentu. Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini serta kandidat pejabat, dan bukan warga negara ketika mereka tidak lagi memegang posisi tersebut,” lanjutnya.

(rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *