RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Inspiring City Pasuruan. Dalam rangka persiapan penyusunan
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 tentang klasifikasi, kodefisika dan nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Maka Pemerintah
Kota Pasuruan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan
Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di
Rumah Makan Tengger. Rakor di pimpin langsung oleh Pjs. Walikota Pasuruan dan
dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Pasuruan dan anggota Tim Anggaran Pemerintah
Kota Pasuruan.

Dalam kesempatan ini Bapak
Pjs. Walikota Pasuruan Bapak Dr. Ardo Sahak, SE, MM menyampaikan jadwal
perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusun APBD tahun anggaran 2021 yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
paling lambat Bulan Mei 2020, Kesepakatan antara Kepala Daerah DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2021 paling lambat minggu II bulan Agustus
2020, dan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah atas R-APBD tahun anggaran
2021 paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan
jadwal yang ada maka proses penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Kota
Pasuruan tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan. Penyebab utama keterlambatan
tersebut antara lain disebabkan oleh belum siapnya implementasi SIPD (Sistem
Informasi Pemerintah Daerah) mulai dari proses perencanaan, penganggaran,
maupun penatausahaan, penyusunan RKPD Kota Pasuruan tahun anggaran 2021 masih
mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2016, sehingga untuk penyusunan KUA dan
PPAS tahun anggaran 2021 perlu dilakukan pemetaan atas nomenklatur dan
kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, adanya pemutakhiran atas
Permendagri Nomor 90 tahun 2019, sehingga mengakibatkan perubahan nomenklatur
dan kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sebelumnya sudah
tersusun.

Berkaitan dengan hal
tersebut Pjs. Walikota Pasuruan berharap ada saran dan masukan dari Anggota
DPRD Kota Pasuruan terkait dengan proses penyusunan KUA, PPAS maupun R-APBD Tahun
Anggaran 2021. Agar kondisi yang kita hadapi bersama ini dapat diselesaikan,
sehingga nantinya Pemerintah Kota Pasuruan di tahun 2021 dapat menjalankan
tugas Pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pasuruan
secara lebih baik dan maksimal. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *