PENYERAHAN DIPA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAFTAR ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

Inspiring City Pasuruan. (Rabu, 25/11/2020),
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Republik
Indonesia Bapak Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri
Mulyani Indrawati menyerahkan  Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Istana
Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia dengan tema “APBN Untuk Akselerasi Daya Saing
Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kegiatan tersebut dihadiri
oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

            Pemerintah
Kota Pasuruan mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada
Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut di Ruangan MCC Arsip yang dihadiri
oleh Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan didampingi Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Pasuruan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.

Dalam pemaparannya,
Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan proses penyerahan DIPA KL dan
daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat
mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas
pembangunan strategis. Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat
menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Diantaranya
mobilitas manusia yang dibatasi, perdaganan global merosot, sektor keuangan
global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi masuk jurang
resesi. Selain itu, pokok-pokok APBN 2021 yakni untuk mendukung kelanjutan
penanganan pandemi Covid-19, mendukung reformasi pendidikan dan reformasi  dan perbaikan perlindungan sosial.

Dalam paparannya Bapak Jokowi menyampaikan bahwa
fokus APBN tahun anggaran 2021 yakni Kesehatan (vaksin, sarana prasarana kesehatan,
LAB dan Penelitian), PEN (dukungan untuk UMKM dan dunia usaha), Perlindungan
Sosial (bagi kelompok miskin dan rentan) serta Reformasi Struktural (bidang
Kes, Pendidikan, Perlindungan Sosial). Dalam APBN 2021 alokasi belanja negara
mencapai Rp 2.750 triliun. Angka itu lebih tinggi 0,4% dibandingkan alokasi
belanja negara di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian
dan Lembaga sebesar Rp 1.032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.
Kemudian untuk transfer Daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun.  

Bapak Presiden Republik Indonesia menekankan
alokasi belanja tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi
dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Untuk bidang kesehatan telah
dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur
Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99
triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp 26 triliun .

 Lebih
lanjut dikatakan, di saat perekonomian kita masih lesu maka belanja Pemerintah,
tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa belanja Pemerintah menjadi
penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera
dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Setiap
rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Tugas utama
kita membantu masyarakat bukan hanya menjalankan rencana. (fit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *