Kapolri Buat Telegram Larang Media Siarkan Arogansi Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan
surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan
yang dilakukan polisi dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram dengan nomor
ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan
kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.

Ada 11 poin yang diatur dalam
telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang
menampilkan arogansi dan kekerasan.

Oleh karena itu, media diimbau
menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tapi humanis.

Baca juga: Ada Polisi Virtual yang Pantau Medsos di RI, Ini Buktinya

Kepala Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, telegram itu
dikeluarkan agar kinerja polisi semakin baik.

“Pertimbangannya agar
kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” kata Rusdi, dikutip dari
Kompas hari Selasa 06 April 2021.

Berikut isi lengkap surat
telegram Kapolri:

  1. Media dilarang menyiarkan
    upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau
    untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.
  2. Tidak menyajikan rekaman
    proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.
  3. Tidak menayangkan secara
    terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
  4. Tidak memberitakan secara
    terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang
    berwenang dan/atau fakta pengadilan.
  5. Tidak menayangkan reka ulang
    pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.
  6. Menyamarkan gambar wajah dan
    identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga
    pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
  7. Menyamarkan gambar wajah dan
    identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun
    korbannya yaitu anak di bawah umur.
  8. Tidak menayangkan secara
    eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta
    menyampaikan identitas pelaku.
  9. Tidak menayangkan adegan
    tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.
  10. Dalam upaya penangkapan
    pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi
    dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.
  11. Tidak menampilkan gambaran
    eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Baca juga: Internet Diawasi Selama 24 Jam, Jangan Langgar Aturan

Munculnya telegram tersebut menjadi
sebuah polemik, karena informasinya bisa multitafsir. Terkait hal ini, Ketua
Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli juga
berkomentar.

Menurut Arif, isi dari telegram
tersebut masih belum jelas apakah ditujukan untuk media internal Polri atau
media massa secara umum.

“Polri harus menjelaskan
telegram tersebut apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau
media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian,” ujar Arif.

Rusdi pun menyatakan pada
dasarnya telegram itu ditujukan kepada seluruh kepala bidang humas.

“Telegram itu di tujukan
kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk
internal,” ujar Rusdi.

(fpk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *