Pemerintah Diminta Teliti dan Memilah Unsur Perdata dalam Kasus BLBI

Sjamsul Nursalim

Pemerintah memutuskan untuk mengejar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara perdata. Namun, pakar berharap pemerintah tak memukul rata pengusutan kasus tersebut dari sudut pandang perdata saja.

Dekan Fakultas Hukum Universtas Pakuan Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus yang masih dalam ranah pidana. Apalagi kasus ini tak hanya terkait mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim.

“Jangan putusannya Temenggung, langsung otomatis semuanya kasus BLBI tidak ada kasus (pidana) lagi . Terlalu buru-buru menyatakan itu, ” kata Yenti saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (14/4).

Apalagi menurutnya Syafruddin hanya dinyatakan lepas dari tuntutan pidana alias ontslag van alle rechtsvervolging. Ini dapat diartikan yang bersangkutan tetap salah meski sekarang masuk ranah perdata.

Oleh …

Selengkapnya : Pemerintah Diminta Teliti dan Memilah Unsur Perdata dalam Kasus BLBI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *